Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022). Jokowi awalnya geram dengan APBN dan APBD yang dipakai untuk membeli produk impor.
"Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini?" kata Jokowi.
Jokowi meminta BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal penggunaan APBN dan APBD. Sebab, menurutnya, masih ada kementerian atau lembaga yang hanya ingin membeli produk impor dengan berbagai alasan.
"Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil," ujarnya.
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah. Alasan banyak sekali. Itu yang bapak ibu kawal." lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan BPKP dan APIP bertugas menjaga konsistensi pengawasan keuangan. Jokowi meminta ada sanksi terhadap lembaga yang masih bandel.
"Terakhir, sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," ujarnya.
"Saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini kawa semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan. Dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri," lanjut Jokowi. [detik.com]
Posting Komentar untuk "Jokowi Bongkar Ragam Dalih Kementerian hingga Pemda Beli Produk Impor"